Setiap kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan harus mendapat izin dari Negara, Pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan Kawasan Hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perbuatan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 …
Hak atas tanah adalah hak asasi manusia yang mendasar yang sangat penting bagi kebebasan, kehidupan, dan martabat seseorang. Negara, bagaimanapun berkewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh negara, meskipun hak-hak ini tidak dapat dicabut, dan terpaksa melakukannya demi kepentingan individu lain, komunitas, dan negara lain. Konflik tanah tidak dapat dihindari oleh siapa pun di zaman modern in…
Dalam penguasaan tanah ulayat, biasanya tidak menentukan pasti bagaimana kondisi fisik tanah khususnya ukuran luas tanah yang berada pada penguasaannya, alas hak yang dimiliki oleh masyarakat adat minang kabau biasanya menggunakan ranji sebagai pembuktian, namun bukti tersebut hanya berisi tentang pernyataan kepemilikan namun tidak disertai ukuran yang dikuasai, maka hal tersebut dapat menimbul…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
Sebagai negara yang dikenal dengan sebutan negara bercorak agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah salah satunya ialah tanah. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, tanah juga menjadi salah satu masalah dalam kehidupan sehari hari yang menyangkut hak kepemilikan dan penguasaannya. Perkara dengan putusan No. 90/Pdt/G/2020/PN menjadi salah satu contoh bukti adanya permasa…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…
ABSTRAK Pelaksanaan administrasi pertanahan terkadang dapat mengalami kendala, sehingga menimbulkan terjadinya sengketa. Seperti sengketa lahan antara Masyarakat Desa Hurung Jilok dan PT. Sumatera Sylva Lestari yang tumpang tindih dan sampai saat ini belum ada kejelasan status tanah milik masyarakat sehingga tidak mendapatkan haknya terhadap tanah yang menjadi sengketa tersebut. Pokok permasala…
Alternatif Penyelesaian sengketa tanah ini ada mediasi, konsiliasi, negoisasi yang mana dengan cara mediasi ini sudah di atur dalam aturan yang menjadi kewenang dalam menyelesaikan mediasi ini badan pertanahan nasional (BPN) kenyataannya yang terjadi mediasi tersebut gagal, masalah yang terkait pada penyelesaian dan faktor penghambat di kantor pertanahan kabupaten Kampar. Selain itu untuk menja…
Konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta merupakan fenomena yang sering terjadi. Permasalahan sengketa tanah antara masyarakat adat Sakai dengan PT Murini Wood Indah Industry misalnya. Permasalahan tanah bermula saat masyarakat adat mengetahui perusahaan menggarap lahan di luar batas Hak Guna Usaha seluas 387 hektare yang merupakan tanah ulayat. Kemudian permasalahan sela…
Perjanjian terbentuk ketika ada kesepakatan yang terjalin antara dua pihak yang saling terikat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah, hal itu dapat dilakukan dengan perjanjian sewa antar pemilik rumah dan penyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat diwujudkan secara tidak tertulis maupun tertulis selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, ketika menerapkan perjanjian terkadang sala…