ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi merupakan bagian penting dalam sistem distribusi pupuk yang diatur oleh pemerintah guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara distributor dan kios penyalur tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum p…
Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi, termasuk rekonstruksi atau peningkatan kekuatan struktur Jalan Teluk Piyai - Panipahan Batas Sumut [DAK Lanjutan TA. 2018 & 2019], diklasifikasikan sebagai jalan provinsi yang termasuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau. Untuk pelaksanananya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Riau secara mandiri, sehinggga Dinas PUPRPKPP Provins…
Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana salah satu atau keduanya saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dengan unsur utama perbuatan hukum, minimal dua pihak yang bersepakakat, dan ikatan hukum yang timbul dari kehendak bersama.Perjanjian kerja sama, khususnya di sektor perkebunan kel…
Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui fitur ShopeePayLater pada platform e-commerce Shopee. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tunda berdasarkan perjanjian elektronik yang disepakati para pihak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pem…
Perkara sengketa ekonomi syariah Studi Perkara Nomor (0004/Gs/2020/Pa.Bkn) yang didaftarkan di Pengadilan Agama bangkinang. Disini mereka mengajukan gugatan perkara kepada Pengadilan Agama Bangkinag yang berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum. Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak penggugat …
Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan perekonomian dan memantapkan landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan menurut sistem perekonomian kerakyatan yang antara l…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Cabang Pembantu Air Tiris Kecamatan Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya terjadinya kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan, khususnya yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencerminkan adanya tant…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pada Shopee Pinjam melalui aplikasi Shopee, khususnya terhadap pengguna di Kota Pekanbaru. Laanan Spinjam sebagai bagian dari penyelenggaraan pinjaman online berbasis teknologi finansial menghadirkan perjanjian elektronik yang dilakukan melalui mekanisme persetujuan digital (digital concert). Penelitian ini menggunakan metode pe…
Perjanjian sewa menyewa kos merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik dan penyewa kos. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati, baik oleh pemilik kos maupun penyewa kos, sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kos dapat berdampak pada kerugian salah satu pihak dan be…