Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang difasilitasi oleh perbankan, termasuk Bank BNI, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian . Dalam praktiknya, perjanjian KPR selalu diikat dengan jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memberikan hak preferen kepada bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap obj…
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diperiksa melalui proses litigasi. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam pe…
Pola kemitraan pembangunan kebun plasma merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung revitalisasi sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam pola ini, koperasi berperan sebagai mitra yang mewakili kepentingan petani, sedangkan perusahaan inti bertanggung jawab dalam hal pembiayaan, pembinaan, dan pembangunan kebun. Namun, pelaksanaan per…
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi merupakan bagian penting dalam sistem distribusi pupuk yang diatur oleh pemerintah guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara distributor dan kios penyalur tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum p…
Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi, termasuk rekonstruksi atau peningkatan kekuatan struktur Jalan Teluk Piyai - Panipahan Batas Sumut [DAK Lanjutan TA. 2018 & 2019], diklasifikasikan sebagai jalan provinsi yang termasuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau. Untuk pelaksanananya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Riau secara mandiri, sehinggga Dinas PUPRPKPP Provins…
Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana salah satu atau keduanya saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dengan unsur utama perbuatan hukum, minimal dua pihak yang bersepakakat, dan ikatan hukum yang timbul dari kehendak bersama.Perjanjian kerja sama, khususnya di sektor perkebunan kel…
Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui fitur ShopeePayLater pada platform e-commerce Shopee. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tunda berdasarkan perjanjian elektronik yang disepakati para pihak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pem…
Perkara sengketa ekonomi syariah Studi Perkara Nomor (0004/Gs/2020/Pa.Bkn) yang didaftarkan di Pengadilan Agama bangkinang. Disini mereka mengajukan gugatan perkara kepada Pengadilan Agama Bangkinag yang berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum. Namun Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak penggugat …
Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan perekonomian dan memantapkan landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan menurut sistem perekonomian kerakyatan yang antara l…