Filter by
Kajian Yuridis Kepastian Hukum Bagi Investor Trading Online Menurut Uu Penan…
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto menyampaikan kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) mencapai Rp139,67 triliun sejak tahun 2017 sampai tahun 2023. Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Bada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 11021024
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pengembangan Perkebunan Sawit Dalam Kawasan …
Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan, penggunaan tanah banyak berbenturan dengan izin penggunaan kawasan kehutanan, Kepastian Hukum Status tanah masyarakat harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022133
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-undan…
Saat ini peningkatan angka perkawinan tidak terdaftar yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pra survey awal di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan angka perkawinan tidak terdaftar di masyarakat semakin bertambah meningkat. Namun sampai sekarang dalam praktik nya masih banyak masyarakat kabupaten pelalawan yang minim akan pengetahua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010181
- Collation
- i, 92 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 392.5 Ang t
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Hal Kepemilikan Dan Kemanfaatan Hak …
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan hak kebendaan masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak lahan yang telah dikelola secar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022209
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Dinamika Hukum Dalam Perkembangan Dunia Bisnis Kepariwisataan Di Indonesia (s…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021041
- Collation
- i, 109 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Yel d
Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha: Implementasi Undang-undang No. 8 Tahu…
Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen yang seringkali berada dalam posisi rentan dalam penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini ditegaskan dalam penelitian penulis yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen dala…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021006
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pt.r…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT.RIAU ABADI SENTOSA ( STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 2 K/PDT.SUS-PHI/2023 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 8/PDT.SUS-PHI/2022/PN PBR
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021047
- Collation
- i, 112 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Jag p
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Peng…
Kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010003
- Collation
- i, 92 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Fer i
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Laundry Sepatu Atas Kelalaian Pel…
Terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen, terutama dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat kelalaian dari pelaku usaha laundry sepatu. Pentingnya perlindungan konsumen dalam menghadapi kerugian akibat kelalaian pelaku usaha, serta perlunya kejelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan huk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010299
- Collation
- i, 130 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Ste p
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah…
Penegakan hukum pidana merupakan keseluruhan kegiatan dari para aparat penegak hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Warga Negara sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta pertangungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya dan demi tegaknya hukum, keadilan serta tercapainya kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang. Pencurian dengan pembertan di Wilayah Hukum Pols…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010286
- Collation
- i, 79 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Ari p
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography