Studi ini menyelidiki bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh pelatihan akuntansi dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penerapan sistem pelaporan keuangan yang stabil sangat penting untuk mewujudkan pen…
Corporate Social Resposibility atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (prosedure) yang tepat dan profesional, terutama tanggung jawab sosial perusahaan internal dalam hal ini tanggung jawab te…
Salah satu aspek yang penting dalam sebuah organisasi pada Pemerintahan adalah adanya Kapasitas yang baik sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan Organisasi tersebut dapat tercapai. Kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terusmenerus. Berdasark…
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum tirta Dumai bersemai Kota Dumai.. Adapun dasar Pengelolaan Air Bersih di Kota Dumai Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah Dumai Bersemai. dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih kota dumai, p…
Tujuan utama penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 7 orang dengan Kepala Bapenda Provinsi Riau sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini m…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
Kota Pekanbaru sebagai kota pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai kota industri maka prospek Pajak Reklame cukup potensial untuk waktu yang akan datang. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Realisasi pajak reklame setiap …
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN STATUS DESA DI PROVINSI RIAU ABSTRAK Oleh FADIL MUHAMMAD SALIM Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehing…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi koordinasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam mendukung efektivitas kerja antarbagian dalam struktur pemerintahan. Fungsi koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan manajemen birokrasi, terutama dalam mengatur pengaturan tugas, sinkronisasi pelaksanaan program, serta pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.…
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pengelolaan barang milik daerah pada proses penghapusan barang di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum terlaksana sehingga tidak maksimalnya usulan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah karena jumlah barang sudah memenuhi dengan jumlah pegawai yang ada, terjadinya kerugian dan pemborosan beban pemeliharaan…