Mengingat tidak optimalnya pemungutan pajak dan berhubung pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui pajak sebagai sumber potensi besar maka sebijaknya diberikan perhatian khusus dalam pengelolahannya dengan efektif, efisian untuk kemandiriaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian diperlukan memaksimalkan penerimaan pada aspek pajak bumi dan bangunan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah …
Pelayanan yang baik tidak terlepas dari kinerja pegawai atau aparat dalam suatu lembaga organisasi pemerintah. Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting, karena akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai. Memahami hal ini, maka diperlukan komunikasi yang tepat agar kinerja dapat tercapai.Adapun Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Pelayanan Pembayaran Pajak Restoran Pada …
EVALUASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK Prastyo Haryawan Penelitian ini memiliki fenomena yaitu kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kota Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam hal pajak restoran serta mengedukasi para wajib paja…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Tentang Penggelolaan Administrasi Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2020 -2023) ELMIRITA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi tentang…
ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB TAHUN 2021 PERKARA GUGATAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ABSTRAK Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peran penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hingga mencapai Rp1.744 Triliun atau sebesar 82,85% dalam Anggaran Pen…
Otonomi daerah memerlukan kemandirian daerah tersebut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai metode dan kebijakan yang tepat dan efektif. Realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode 2019-2022 selalu menunjukan melebihi target yang direncanakan. Namun, perlu diperhatikan penetapan target penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun yang tidak sama. Kemudian di tahun 2020 terj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem informasi manajemen daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Tipe penelitian kualitatif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan, Bid…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU Oleh: SITI AISYAH ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis bagaimana implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan…
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD dari sektor usaha burung walet, namun setelah peraturan ini diimplementasikan sejak tahun 2020 sampai 2023, capaiannya hanya 16 sampai 27%, padahal setiap tahun jumlah pengusaha sarang burung walet selalu meningkat. Maka berdasarkan pada per…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN PELALAWAN (STUDI PAJAK SARANG BURUNG WALET) ABSTRAK Oleh: Lingga Putri Handaiyani ??Pemungutan pajak merupakan suatu fungsi esensial yang harus di laksanakan oleh negara dan hasilnya di gunakan sebagai alat penggerak kegiatan, Sarang burung walet merupakan salah satu potensi sumber daya alam hayati yang cukup lama d…