Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering disebut dengan Pahlawan Devisa Negara karena kontribusinya dalam menopang tumbuhnya perekonomian nasional. Dewasa ini, Walaupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut sebagai pahlawan devisa negara akan tetapi mereka sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak memadai di luar negeri. Seperti mengalami eksploitasi, diskriminasi, jam kerja berlebih, gaji …
Pegawai tidak tetap di Dinas pemerintah mendapatkan gaji tidak sesuai dengan waktu bekerjanya, selain gaji hak cuti tahunan juga tidak di dapatkan oleh Pekerja Tidak Tetap, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri Hak Normatif yang harus di terima oleh Pekerja tidak tetap ialah Mendapatkan Gaji yang sesuai dengan Waktu bekerja, dan juga Hak mendapatkan cuti tahunan yang telah …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan juga mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Indikator yang digunakan meliputi kualitas kerja, kuantitas…
Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keragaman upah, selain itu juga masih terjadi perbedaan – perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing – masing perusahaan yang di kondisikannya berbeda – beda, salah satunya dalam bidang outsourcing. Sist…
Kesejahteraan pekerja dan kehidupan layak pekerja merupakan permasalahan yang umum terjadi dikalangan buruh dan selalu terabaikan, permasalahan itu selalau menjadi agenda utama bagi buruh untuk turun kejalan, kesejahteraan pekerja merupakan hal yang sangat sensitif yang berpengaruh pada produktifitas pekerja dimana pekerja akan lebih giat dalam melakukan pekerjaannya apabila kebutuhan yang dipe…
Perjanjian kerja menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja, sistem perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang lebih sering digunakan pengusa…
Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan. Perlindungan terhadap pekerja meliputi perlindungan sosial, ekonomis dan teknis. Namun Pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan baik dari segi sosial, ekonomis, dan teknis. Hak-hak setiap pekerja banyak yang belum terpenuhi seperti upa…
Untuk melindungi pekerja jasa konstruksi akhirnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 khusus untuk sektor jasa konstruksi yang terdiri dari dua macam perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik na…
Penelitian Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi nomor : Kep.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan Perawat wanita yang di pekerjakan pada malam hari pada rumah sakit permata hati kota Duri kabupaten Bengkalis ini di latar belakangi karena…
Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang pekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, upah juga merupakan tujuan awal tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini tenaga kerja dituntut untuk melakukan dan menghasilkan suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut dilakukan melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan pada perjanjian kerja. Dari peker…