Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin kesetaraan dan perlindungan terhadap anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut masih sering terjadi. Putusan…
Hakim adalah pilar utama dalam sistem peradilan yang harus dijaga integritas untuk menjamin indepedensi dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) termasuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. PMKH adalah perbuatan yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok atau badan hukum yang me…
Perceraian di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap struktur sosial dan keluarga. Perceraian adalah niat untuk memutuskan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan karena alasan-alasan tertentu. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai peru…
Setiap anak yang lahir diatas dunia ini semestinya berhak mendapatkan Pengakuan dari orang tua biologisnya sebagai anak kandung. Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, sedangkan laki-laki yang melakukan hubungan biologis dibebaskan dari tanggung jawabnya…
Klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sesuai asas pacta sunt servanda, klausul arbitrase menjadi undang- undang bagi para pihak. Dengan adanya klausul arbitrase, memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan menganalisis kewenangan pengadi…
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-COURT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA Abstrak Oleh Yuni Elysabet Dalam penggunaan pelayanaan melalui peradilan e-court yang dapat menimbulkan Masalahdiantaranya mengenai alat bukti yang sangat mudah dipalsukan apabila alat bukti hanya diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang…
Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Peradilan Agama Pekanbaru untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Liti…
Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Peradilan Agama Pekanbaru untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Liti…
ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB TAHUN 2021 PERKARA GUGATAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ABSTRAK Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peran penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hingga mencapai Rp1.744 Triliun atau sebesar 82,85% dalam Anggaran Pen…
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk Non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan …