Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Manusia sebagai subyek hukum (rechtssuyect/subyectum juris) yang memiliki hak dan kewajiban, berlakunya manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban dimulai saat manusia dilahirkan dan berakhir pada saat manusia meninggal dunia, salah satu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga adalah hak dan kewajiban alimentasi, Alimentasi men…
Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkeheid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di In…
Proses penegakan hukum dari suatu tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menghadirkan beberapa ketentuan sanksi pidana, namun tidak dapat diproses sanksi pidananya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa apa…
Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan fintech. Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap-hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian…
Indonesia saat ini berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi memiliki identitas ganda merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu dalam fungsi pencarían atau perolehan dana, koperasi be…
ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB TAHUN 2021 PERKARA GUGATAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ABSTRAK Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peran penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hingga mencapai Rp1.744 Triliun atau sebesar 82,85% dalam Anggaran Pen…
Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Kemitraan juga merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan sa…
Permasalahan penguasaan tanah yang mana Hak Guna Usaha (HGU) PT Inecda diklaim sebagai tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat talang mamak di Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi sejak lama, telah terjadi ketidakpastian hukum baik terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang terabaikan akibat kebijakan pemerintah yang bel…
Penelitian ini berfokus pada kajian kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya gugatan yang muncul terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gugatan-gugatan ini sering kali muncul karena adanya ketidakpahaman atau ketidaks…
Pada beberapa kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi memiliki peran yang penting untuk menghukum pelaku kejahatan. Dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan hanya diposisikan sebagai instrument dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, hak-hak korban sering diabaikan, khususnya dalam mengungk…