Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Puskesmas Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut George C. Edward III (1980), terdapat empat komponen penting dalam implementasi yaitu Implementasi Komunikasi, Implementasi Sumbe…
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara Non E-Tendering merupakan instrumen krusial dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah, namun tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan Non E-Tendering di Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor p…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisi…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya pagu anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme Swakelola di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dibandingkan Perangkat Daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh struktur organisasi yang terdiri dari 12 Bagian, di mana masing-masing bagian mengelola anggaran swakelola secara mandiri, didominasi oleh Swakelola Tipe I untuk kegia…
Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pemakai dengan pemberian sanksi berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terd…
Program ketahanan pangan belum memberikan kontribusi bagi masyarakat pada kelompok tani di Desa, sehingga sebagian Desa belum mengikuti program tersebut Hal ini Desa Kesumbo Ampai program ketahanan pangan belum disalurkan secara menyeluruh bagi kelompok ternak sehingga sebagian pada kelompok peternakan tidak mengikutinya. Implementasi program ketahanan pangan ternak tidak terlepas dari Kepentin…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber kunci, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Sakit, pengunjung rumah sakit, Tenag…
Banyak sekali inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru salah satunya adalah Inovasi Pelayanan Dalam Kerjasama Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Panti Dinas Sosial Provinsi Riau (Pensil Pandau) Di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui tentang Implementasi Program Pelayanan Dalam Kerjasama Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil …