Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap jalannya perawatan Rusunawa khususnya pada sarana prasaranya. Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Yos Sudarso Kota Pekanbaru. Analisa penelitian ini berdasarkan pada teori dari Henry Fayol mengenai pengawasan, yang meliputi indikator yakni pemeriksaan, perbandingan …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Sebagai Lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan meto…
Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam menangani pelanggaran pada Pilkada 2024. Tantangan dan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian adalah masih terjadinya berberapa pelanggaran seperti politik uang, pelanggaran administrasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektivitas pengaw…
PENGAWASAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO OLEH BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN Romada Milenti Gurnig ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dalam menga…
BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Adapun BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau termasuk kedalam BPTD Tipe A y…
Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting dalam pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 memenuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui inspeksi dan pemeriksaan secara berkala pada fasilitas pengelolaan limbah B3, serta memberikan s…
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat pemberdayaan melalui partisipasi mereka dalam pengawasan akan memastikan pelaksanaannya mewujudkan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi dan nepotisme. Ombudsman sebagai lembaga independent yang mengawasi di-harapkan tetap ada untuk cepat menuju…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pengawasan Imigran Di Kota Pekanbaru, Imigran yang semakin bertambah dari berbagai negara, menuntut Rumah Detensi Imigrasi dapat melakukan pengawasan dengan seksama dan terstruktur. Namun berdasarkan fakta diperoleh penulis melalui observasi bahwa penerapan pengawasan terhadap imigran ini masih jauh dari kata kurang …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan produk minuman tanpa izin edar yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan peredaran minuman yang tidak memiliki izin edar oleh BBPOM kota Pekanbaru pada Tahun 2020, 2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan peredaran minuman yan…
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan Peraturan Kepenghuluan Bersama Penghulu, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, dan Melakukan Pengawasan Kinerja Penghulu. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir …