Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar …
Dinas Perhubungan mempunyai untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas perhubungan berperan penting dalam bidang transportasi secara umum. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban pembelian tiket masuk kapal Roro Bengkalis – Sei. Selari, Dishub sangat berperan penting. Adapun dalam penelitian ini mas…
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai peran yang sangat besar dalam proses penyusunan perencanan Desa dan pembangunan Desa secara keseluruhan bersama Kepala Desa. Namun, dalam proses perjalanan keberadaan BPD, sering ditemui berbagai kendala yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi BPD secara utuh sesuai deng…
Penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya salah satunya terkait dari ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu kemudian diteruskan kepada KPU, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana diteruskan kepada sentra Gakumdu. Kendala- kendala y…
Penelitian ini dilatar belakangi pada perkembangan teknologi informasi di bidang Pendidikan, salah satunya ialah teknologi Augmented Reality yang bisa digunakan sebagai media pembelarajan proses pencernaan makanan pada manusia khususnya bagi siswa sekolah menengah atas negeri 3 siak hulu kelas sebelas. Teknologi seperti Augmented Reality dapat dimanfaatkan sebagai media belajar karena dapat men…
Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
Badan Pengawas Pemilu lembaga lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahu…
Sistem pengupahan bagi pekerja parkir yang bekerja di jalan Kaharudin Nasution kota Pekanbaru tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Oleh karena itu untuk mengetahui bentuk atau sistem pengupahan yang diterima oleh tukang parkir atau juru parkir tersebut, penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan indikator …
Penegakan hukum dengan konsep restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan. Pelaksanaan restorative justice tindak pidana pencurian…
Penelitian ini membahas tentang permasalahan pada lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia khususnya pada daerah Riau dimana permasalahanya yaitu berfokus pada konten siaran yang akan disiarkan hal tersebut harus melalui proses penilaian untuk tiap – tiap data konten siaran yang diteria, untuk itu penilaian dilakukan menggunakan kriteria diantaranya yaitu Lama Siaran, Penyajian Siaran, Isi Siara…