ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraa…
Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriks…
ABSTRAK Perubahan penggunaan minyak tanah ke penggunaan gas LPG sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1968. Penggunaan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) mengubah semua alat bantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti memasak yang sebelumnya menggunakan kompor minyak tanah ke kompor yang menggunakan gas LPG. Penggunaan Gas LPG yang digunakan oleh masyarakat …
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…
ABSTRAK RS Madani tidak menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, hal ini karena pihak RS Madani tidak menyediakan angkutan antar jemput yang diperuntukan khusus untuk perawat perempuan yang bekerja pada malam hari, pihak RS Madani juga tidak memberikan makanan dan minuman yang bergizi terhadap perawat perempuan yang bekerja di malam hari, namun hanya memberikan uang jatah makan s…
ABSTRAK Dalam tradisi Batak Toba, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan menghadapi kendala dalam mewarisi harta orang tuanya. Ini disebabkan oleh sistem jujuran atau parunjuk atau hantaran tuhor, di mana istri "dibeli" oleh keluarga suami dengan sejumlah uang, dan setelah pernikahan, istri serta anak-anak dari pernikahan tersebut menjadi bagian dari keluarga su…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris yaitu dengan cara survei. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata serta bagaimana Hambatan Jaksa Pengacara Ne…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan yuridis dalam pembukaan rekening tabungan anak di Bank Riau Kepri dengan mengaitkan pada ketentuan usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, usia dewasa adalah 18 tahun sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat akan melakukan …
ABSTRAK Dengan penelitian ini penulis meneliti mengenai “Penegakan Hukum Pidana Oleh Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Kabupaten Indragiri Hulu”, alasan penulis untuk meneliti dan mengangkat judul riset ini adalah: guna mengidentifikasi penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh Loka POM ter…
Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Meranti Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni tepatnya di wilayah hukum Polres Meranti. Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam perlin…