Peredaran minuman tanpa izin edar di Kota Pekanbaru masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan kurangnya ketegasan penegakan hukum. Kondisi ini mengancam keamanan konsumen dan menunjukkan belum optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara efektif di lapangan. Adapun dalam penelitian ini mempunya masal…
Banyaknya makanan tanpa merek halal yang sudah tersebar diDesa Sedinginan Kabupaten Rokan Hilir dikala ini yang kurang dicermati oleh konsumen kepada merek makanan tanpa merek halal dari merek halal MUI, alhasil dikenal kalau makanan tanpa merek halal yang di jual diDesa Sedinginan Kabupaten Rokan Hilir sudah terjalin sesuatu kasus antara pihak konsumen dengan pelaku usaha ataupun produsen maka…
praktik poligami yang secara normatif diperbolehkan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, namun dibatasi secara ketat melalui asas monogami terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, pemberian izin poligami oleh pengadilan kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait sejauh mana perlindungan hukum ter…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang semakin pesat, salah satunya melalui penerapan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Meskipun metode COD dinilai praktis dan memudahkan konsumen, dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen. Pembatalan sepihak tersebut berpotensi menimbulkan keru…
Pemenuhan hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang b…
Hukum pidana menjadi sebagian dari instrumen yang penting di dalam sistem hukum yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan di kehidupan masyarakat Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga, serta pentingnya memastikan bahwa pembuktian dilakuka…
ABSTRAK Praperadilan merupakan instrumen pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih menghadapi berbagai permasalahan. Jumlah permohonan yang diajukan tidak sebanding dengan …
Globalisasi menuntut adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang kuat, khususnya hak cipta seni lukis, guna menjamin kepastian hukum, penghargaan atas kreativitas, serta pencegahan pelanggaran. Putusan Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011 menunjukkan peran hukum sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi dan moral pencipta. Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah po…
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Kota Pekanbaru, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.…