Globalisasi menuntut adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang kuat, khususnya hak cipta seni lukis, guna menjamin kepastian hukum, penghargaan atas kreativitas, serta pencegahan pelanggaran. Putusan Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011 menunjukkan peran hukum sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi dan moral pencipta. Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah po…
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa suatu permasalahan krusial yang menjadi perhatian banyak pihak di Indonesia. Meskipun negara telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kenyataannya kasus KDRT masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu perlunya ada bentuk perlindungan hukum dari sebuah lembaga penegak hukum salah satunya Kepolisian Po…
Permasalahan gadai yang diperoleh pada PT Pegadaian (Persero) Kota Bagansiapiapi diketahui bahwa adanya konsumen yang mengalami kerusakan barang gadai berupa laptop yang mana konsumen merasa dirugikan ketika konsumen mau menebus laptop tersebut di PT Pegadaian (Persero) Kota Bagansiapiapi. Permasalahannya ialah ketika laptop yang digadai mengalami kerusakan berupa engsel laptop tersebut rusak d…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Kota Pekanbaru, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.…
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dokter dapat menghadapi permasalahan hukum, termasuk dugaan tindak pidana medik yang timbul akibat tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi dokter agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa ada k…
Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor, khususnya mobil bekas, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang terjangkau. Untuk menjamin kualitas mob…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce), di mana transaksi digital tidak hanya menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko serius terkait keamanan serta perlindungan data pribadi. Data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi dan hak asasi man…
Hak restitusi pada hakikatnya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada korban oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, dimulai dari tingkat penyidikan yang mana pada tahap ini kewenangan penyidik dalam pemberian restitusi ialah memberitahukan seluruh hak-hak korban termasuk hak untuk menuntut restitusi ini, lalu penyidik memuat surat permohonan restitusi yang kemudian akan d…