Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan, dari model sentralistik di era Orde Baru ke arah demokratisasi di era Reformasi. Pada masa Orde Baru, Pilkada dilakukan oleh DPRD dengan dominasi intervensi pusat, di mana restu dari pemerintah pusat menjadi penentu utama. Sebaliknya, pada masa Orde Reformasi, Pilkada dilakukan secara lan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tak terdaftar pada produk ekonomi kreatif di Kecamatan Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya kesadara…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam pencapain target pendapatan asli daerah serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pencapain pendapatan asli daerah khususnya dari sumber retribusi penyewaan bangunan dan retribusi pemakaian alat, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di …
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 menemukan beberapa pelanggaran, dari pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi seperti persoalan netralitas ASN, pelanggaran etik seperti pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan yang pada akhirnya diberhentikan hingga pelanggaran lainnya. Pelanggaran pemilu kepala daerah di Kabupaten Indragi…
Ketertiban umum merupakan keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suasana yang tentram dan damai. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting dan mengikat bagi penduduk dan perkembangan kota, diharapkan dapat menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Permasalahan muncul akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan penurunan estetika kot…
Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Akuntabilitas menurut Mahmudi dengan indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Proses, Program, Kebijakan dan Finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan da…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas kecamatan bandar sei kijang dalam pengelolaan keuangan kecamatan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data merupakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik …
Masalah utama Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola aset daerah saat ini adalah terkait ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset seperti tidak adanya tanda kepemilikan yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola penggunaan aset daerah kendaraan dinas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Teori yang digunakan menurut…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas kecamatan bandar sei kijang dalam pengelolaan keuangan kecamatan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data merupakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik …