Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas kecamatan bandar sei kijang dalam pengelolaan keuangan kecamatan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data merupakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik …
Masalah utama Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola aset daerah saat ini adalah terkait ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset seperti tidak adanya tanda kepemilikan yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola penggunaan aset daerah kendaraan dinas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Teori yang digunakan menurut…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas kecamatan bandar sei kijang dalam pengelolaan keuangan kecamatan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data merupakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik …
EVALUASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK Prastyo Haryawan Penelitian ini memiliki fenomena yaitu kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kota Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam hal pajak restoran serta mengedukasi para wajib paja…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan fokus di Kecamatan Singingi. Pelayanan e-KTP merupakan isu strategis dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif deng…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
PERAN BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ABSTRAK Oleh GAMA PERSADA GINTING MUNTE Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Peran Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam menja…
IMPLEMENTASI PERIZINAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN SIAK) ABSTRAK IGA MALINDA 187310342 Kabupaten Siak memiliki aturan bahwa lokasi tempat usaha penangkaran sarang burung walet tidak diperbolehkan di kawasan kota Pusaka, kawasan cagar budaya dan bangunan fungsi hunian yang telah di sebutkan dalam Peraturan Daerah …
Jejaring kebijakan yaitu untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap aktifitas PT. Padasa Enam Utama dalam pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejari…
kekayaan Indonesia harus di kelola dengan baik sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasi oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan terhadap potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil juga harus sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestarian,…