Penelitian ini mengkaji pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh kantor wilayah kemerntrian hukum dan hak asasi manusia riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi riau hanya kabupaten kepualauan meranti saja yang aktif melakukan pengharmonisasian dengan melibatkan Kanwilkumham Riau. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut penulis s…
Penelitian ini dilakukan didasari oleh fenomena-fenomena yang tejadi pada ini Badan Permusyawaratan Desa Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, fenomena yang tejadi pada BPD Desa Pesajian antara lain belum optimalnhya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tergabung dalam Badan permusyawatan Desa masih belum cukup kom…
ANALISIS DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU ABSTRAK Anggini Fuji Lestari Kata kunci : Disiplin Kerja, Peraturan Kantor, pegawai Tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk mengetahui beberapa disiplin kerja di setiap bidang perkantoran yang tujukan kepada pegawai agar mentaati peraturan di Biro Administrasi Umum Universitas Islam Riau. Metode…
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 ABSTRAK ERNI ULI SARI NPM : 207310243 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang dan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BP…
Penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Dispensasi Nikah Terhadap Anak Usia Dini Dikecematan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Ketertarikan dalam membahas judul ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang bahwasanya sejak tahun 2019 s/d 2023 angka dispensasi nikah diKabupaten Kuantan Singingi terus meningkat dan berda…
Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daer…
Pemilihan Penghulu secara subtansial tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, namum persoalan yang melingkupi pemilihan Penghulu terletak pada pembentukan panitia pelaksasana pemilihan Penghulu, dan pengawasan pemilihan Penghulu. Banyak terjadi praktek politik yang dilakukan oleh calon Penghulu pada tahapan pemilihan Penghulu, namun tidak jelasnya mekanisme…
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2016 merupakan salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan masyarakat madani melalui pembentukan masjid paripurna. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Perwako Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Didalam pedoman pengelolaan Masjid Paripurna tersebut…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan…
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…