Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Te…

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2016 merupakan salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan masyarakat madani melalui pembentukan masjid paripurna. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Perwako Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Didalam pedoman pengelolaan Masjid Paripurna tersebut…

Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Ga…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Analisis Pembahasan Peraturan Kampung Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan…

Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Putusan Mah…

Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…

Efektifitas Program Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dprd Kabupaten Bengkali…

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 ini dihasilkan melalui Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan pesantren di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 dalam Fasilitasi Pengelolaan Pesantren di Kabupaten Bengkalis. Konsep Teori yang digunakan dalam penelitia…

Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Borong Ram Peron Berdasarkan Pp Nomor 36 Tahun…

ABSTRAK Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dibuat untuk melindungi hak – hak para pekerja/buruh serta mamberikan kepastian hukum terhadap upah yang didapatkan bagi pekerja/buruh. Upah bila dilihat dari perspektif angkatan kerja, merupakan penghasilan untuk memenuhi masalah kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya, jika dilihat menurut perspektif organisasi, upah adalah…

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Berdasarkan …

Edition

-

ISBN/ISSN

221022243

Collation

i,111 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Ilmu Hukum 343.07 Sel P

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai…

Edition

-

ISBN/ISSN

221022245

Collation

i,103 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Hukum 343.07 Ted P

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tent…

Edition

-

ISBN/ISSN

187310710

Collation

i, 91 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Pemerintahan 348.598 Afr e

Studi Perbandingan Peraturan Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Neg…

Edition

-

ISBN/ISSN

181010480

Collation

i,101 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Hukum 343.07 Ran S

Evaluasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Pas…

Edition

-

ISBN/ISSN

187110787

Collation

i,167 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Adm Publik 343.07 Rah E