Filter by
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam …
Politik uang tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021038
- Collation
- 131 Hlm.,30x20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Politik Hukum Terkait Dengan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam P…
Pasca Mahkamah Konstitusi membahas beberapa putusan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan dimana Mahkamah menambah norma/frasa perbedaan pendapat di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut. Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022234
- Collation
- 184 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Labersa Water Park Riau Fantasi Kabupaten…
Tanggung Jawab Hukum oleh pelaku usaha kepada konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai 28 Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung Jawab Hukum dilaksanakan agar posisi antara pelaku usaha dan konsumen adil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di Labersa Water Park Riau Fantasi dibeberapa wahana permainannya terdapat kerusakan yang menyebabkan beberapa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010596
- Collation
- 116 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Ran T
Peranan Layanan Bantuan Hukum Online Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Wila…
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Riau melakukan inovasi untuk memenuhi dan mengimplemantasikan Negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sesuai dengan Undang-Und…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021130
- Collation
- 139 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 347.01
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pidana Menghukum Ganti Kerugian Kepada Terd…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022257
- Collation
- 118 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (kbgo) Berbent…
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu serangan yang dilakukan terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang yang menggunakan teknologi digital sebagai fasilitasnya. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum salah satu tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu revenge porn di wilayah hukum Polda Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021107
- Collation
- i,143 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pida…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul ini merupakan tindakan yang memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Masalah pokok…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010466
- Collation
- 100 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.03 Agn I
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Coffee Shop Yang Tidak Didaftarkan Sebaga…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010352
- Collation
- 101 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Yol P
Pelaksanaan Kewajiban Penunjukan Penasihat Hukum Pada Tersangka Tindak Pidana…
Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010546
- Collation
- 90 hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Analisis Hukum Terhadap Praktik Penjualan Gas Lpg 3 Kg Diluar Pangkalan (stud…
ABSTRAK Perubahan penggunaan minyak tanah ke penggunaan gas LPG sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1968. Penggunaan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) mengubah semua alat bantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti memasak yang sebelumnya menggunakan kompor minyak tanah ke kompor yang menggunakan gas LPG. Penggunaan Gas LPG yang digunakan oleh masyarakat …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010605
- Collation
- 114 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Tia A
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography