Indonesia memiliki keragaman budaya dan etnis yang melahirkan praktik adat, termasuk dalam perkawinan masyarakat Sikka Krowe. Tradisi ini sarat nilai budaya, namun tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Beberapa praktik seperti perkawinan anak paman, perkawinan bebas, dan yang dilarang menimbulkan persoalan hukum. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis untuk melihat kesesuaian antara pr…
Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki dimensi sosial, agama, dan hukum. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon suami dan istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun dalam sistem hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur …
Dalam kehidupan manusia senantiasa berhadapan dengan risiko. Asuransi pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan, termasuk risiko kesehatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa penolakan klaim asuransi kesehatan yang disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip itikad baik (utmost good faith) dalam perjanjian asura…
Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan per…
Dispensai pernikahan awalnya diberikan untuk “jika melakukan pernikahan dikhawatirkan mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dampak negative lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piki…
Pelaksanaan Jual beli tanah yang tidak memiliki Sertifikat merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifiikat dan bagaimana akibat hukumnya menur…
Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Awal mula dari masalah kredit ini biasanya bermula dari wanprestasi, di mana debitur gagal atau tidak sanggup memenuhi janji yang telah diatur dalam perjanjian jual beli mobil. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan di mana penjual me…
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia berpotensi mendorong perkawinan beda agama secara tidak langsung karena keberagaman agama dan kepercayaan. Adapun rumusan masalah dalam pen…
Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada PT. Haluan Riau Pekanbaru, masih kurangnya perhatian serta kepedulian dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pekerja melaksanakan pekerjaannya tidak menggunakan alat pelindung diri minimal masker agar tidak terpapar debu dan kotoran. Dari latar belaka…
Penggunaan sistem alih daya (outsourcing) yang diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja oleh perusahaan pemberi kerja diharapkan bahwa perusahaan pemberi kerja lebih untuk mengutamakan terhadap manajemen produksi/jasa perusahaan tersebut. Namun sistem diharapkan dapat bertujuan baik tersebut masih menimbulkan masalah yang dilakukan seperti ketidaksusuaian hak dan kewajiban dalam perja…