Padatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru membuat semakin banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan masalah krusial yang dihadapi Kota Pekanbaru. sampah yang berada di Kota Pekanbaru dapat terangkut, namun masih terdapat berberapa kekurangan yang dapat mengganggu proses pengelolaan transportasi sampah dari sumber sampah ke TPA. Sehingga terjadi penumpukan sampah dibebera…
Dalam kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu PT. PMH (Pengangkutan Motor Horas) dan konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang didasari adanya itikad baik dalam melakukan perjanjian. Namun Perusahaan jasa pengiriman barang milik Perusahaan Ekspedisi PT. PMH (Pengangkutan Motor Horas), tidak bertanggung jawab kepada konsumen dalam hal pengiriman barang atas kehila…
Masalah keterlambatan dan kerusakan pengiriman barang yang dipersalahkan adalah bukan hanya tanggung jawab dari pihak PT. TIKI JNE yang tidak terlepas dari melakukan kesalahan baik sebelum atau sesudah barang tersebut diangkut oleh pengangkut. Oleh sebab itu, penting sekiranya untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. TIKI JNE dalam bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum bagi masy…
Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Seperti hal nya perjanjian yang dilakukan oleh kontraktor Dengan PTPN V Distrik Tandun yakni pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Kemitraan Penga…
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelebihan di Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ditetapkan survey deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kelebihan tonase oleh Dinas Perhubungan belum berjalan efektif. …
BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Adapun BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau termasuk kedalam BPTD Tipe A y…
Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah bus antar kota yang beroperasi antar kabupaten/kota di berbagai provinsi dengan menggunakan armada bus umum. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini, terdapat permasalahan khususnya dalam menentukan pilihan PO bus, seperti harus survei di beberapa PO bus, tida…
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan masih belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan dari ta…
The Pekanbaru City Government responds to problems caused by transportation such as city congestion, pollution, accidents by issuing policies based on the Decree of the Minister of Transportation Number KP. 111 of 2009 concerning Urban Transportation Services in the Form of SAUM. With the tariff set when it was first operated, it was Rp. 3000, and increased to Rp. 4,000 in 2014. Tariff determin…
Keselamatan dalam transportasi umum merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan guna melindungi penumpang dan barang yang diangkut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan pada angkutan umum, terutama dal…