Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD seb…
Penelitian ini menganalisis peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial, faktor personal, dan struktur organisasi berkontribusi pada re…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungs…
Fungsi legislasi DPRD sudah selayaknya memberikan kontribusi dalam penyediaan peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah namun pada kenyataannya belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Fungsi Legislasi DPRD Kota Dumai Dalam Pembahasan Dan Perumusan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Konteks (Context), Mas…
Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengo…
PENGAWASAN DPRD PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2024 ABSTRAK Nadya Rahmadhani Penelitian ini untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024. Indikator menggunakan Teori Siagian, Pengawasan meliputi: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif …
Pesatnya perkembangan media sosial di era digital saat ini mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai media publikasi dan komunikasi kepada masyarakat. Fenomena ini terlihat dari penggunaan akun Instagram resmi @dprd.riau oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan informasi kegiatan legislatif kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeta…
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 dan mengetahui faktor-faktor Penghambat yang mempengaruhi Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2014-2019, penelitian ini berbentuk penelitian l…
The issue of regional representative institutions, often called DPRDs, is one of the aspects regulated in the legislation governing regional government. Post-reform legislation (Law No. 22 of 1999, Law No. 32 of 2004, and Law No. 23 of 2014) regulates the position of DPRDs. These laws and regulations regulate the position of DPRDs.The problem in this research is How is the Position of the R…
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah melalui dua institusi, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD menjadi pelaksana urusan pemerintahan di daerah yang memiliki kedudukan sejajar, dan sama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DPRD Kabupaten Kampar …