Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Bengkalis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya ketidaksesuaian antara besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan dengan hasil yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam politik praktis melalui studi kasus anggota DPRD di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian terdiri atas dua anggota DPRD perempuan sebagai informan utama dan empat informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-te…
Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan koordinasi yang efektif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, berbagai temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa koordinasi antara Inspektorat dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah kendala yang berpo…
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami dinamika, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), oleh karena itu, m…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD seb…
Penelitian ini menganalisis peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial, faktor personal, dan struktur organisasi berkontribusi pada re…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungs…
Fungsi legislasi DPRD sudah selayaknya memberikan kontribusi dalam penyediaan peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah namun pada kenyataannya belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Fungsi Legislasi DPRD Kota Dumai Dalam Pembahasan Dan Perumusan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Konteks (Context), Mas…
Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengo…
PENGAWASAN DPRD PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2024 ABSTRAK Nadya Rahmadhani Penelitian ini untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024. Indikator menggunakan Teori Siagian, Pengawasan meliputi: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif …