Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Perlindungan hukum ialah suatu sarana atau upaya untuk menciptakan ketenangan, ketentreman dan ketertiban, maka dengan adanya perlindungan suatu hubungan antar individu atau masyarakat dengan yang lainnya dapat terjaga agar terhindar dari adanya sengketa dan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap kreditur atas objek hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No 4 …
Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminkan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminkan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan ke…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) adalah peta yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengidentifikasi areal yang menjadi fokus penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, PIPPIB diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019, tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Ala…
Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan NOMOR: 213/PMK.06/2020 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ataulisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersam…
Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terdapat masalah yang cukup serius sehingga menjadi hambatan bagi KPKNL Pekanbaru dalam melakukan lelang/ eksekusi objek tanggungan. Berdasarkan fakta di lapangan di KPKNL Pekanbaru, terdapat permasalahan dimana debitur mempermasalahkan tanah yang telah dieksekusi. Debitur yang tidak terima, mengajuka…
Banyak terjadi permasalahan dalam bidang perkreditan antara kreditur dan debitur, permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur karena kredit macet. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kreditur atas tindakan tersebut salah satunya dengan cara paratee excecutie (eksekusi langsung). Perlindungan hukum bagi debitur merupakan salah satu hal yang har…
Pada umumnya pelaksaan eksekusi benda jaminan dapat menimbulkan sengketa karena kreditur menghendaki hak pelunasaan atas benda jaminan sedangkan debitur atau dalam kasus ini sebagai pihak ketiga tidak rela benda jaminan akan dieksekusi untuk pelunasaan hutang dari debitur, pihak ketiga mempertahankan benda jaminan dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan alasan gugatan perbuatan melawa…
Perihal perkara hak tanggungan, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dimana debitur (nasabah) tidak kunjung melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Balai Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Bank memaparkan apabila adanya debitur (nasabah) yang menganggap remeh dan tidak memperdulikan batas waktu dari perjanjian kredit tersebut, oleh sebab itu…