Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungs…
Fungsi legislasi DPRD sudah selayaknya memberikan kontribusi dalam penyediaan peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah namun pada kenyataannya belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Fungsi Legislasi DPRD Kota Dumai Dalam Pembahasan Dan Perumusan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Konteks (Context), Mas…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…
Dalam dinamika ketatanegaraan modern, pembentukan undang-undang dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga responsif dan akuntabel. Di Indonesia, proses legislasi kerap menghadapi tantangan seperti waktu yang panjang, tumpang tindih substansi, hingga tekanan politik yang memperlambat respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, konsep fast track legislation menjadi relevan sebag…
Pembangunan nasional ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta merata baik materiil maupun spiritual, kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah daerah mempunyai kewenangan khusus dan bersifat istimewa yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuansing selaku organi…