Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja. Oleh karena itu, pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil sesuai dengan ketentuan peratura…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Mutu Pangan Segar oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengawas…
Pemutusan hubungan kerja khususnya terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sering menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk hak atas ganti rugi apabila terjadi pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melindungi hak pekerja untuk mendapatkan hak ganti rugi apabila pem…
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan instrumen hukum dalam hubungan industrial yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, serta bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKB di PT. Mega Nusa Inti Sawit Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya terkait praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sistem pengupahan…
Jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam praktiknya, pemutusan hubungan kerja sepihak sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengus…
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, termasuk ketentuan mengenai PHK, baik itu sepihak ataupun berdasarkan kesepakatan bersama. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini KONI Provinsi Riau, harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar tidak melangg…
Pada masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan dan pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan sehingga membuat mereka harus melakukan tindak PHK dalam mengolala usahanya dan upaya efesiensi dana agar usaha yang dibangun tidak mengalami kebangkrutan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan kepada tenaga kerja menyebabkan berakhirnya mata pencaharian seseorang untuk keluarganya. Namu…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap peningkatan kinerja kualitas di rumah sakit di Pekanbaru. TQM diterapkan melalui empat elemen utama, yaitu Continuous Improvement, Work Standardization, Quality Circle, dan Error Proofing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 100 responden …
Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah mendorong kebutuhan akan material konstruksi yang kuat dan tahan lama. Beton menjadi salah satu material yang memiliki umur rencana yang panjang. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kekuatan beton adalah karakteristik agregat, khususnya agregat kasar. Setiap wilayah memiliki sifat agregat yang berbeda, yang dapat memengaruhi kuat …
Perkembangan pembangunan di provinsi Kepualau Riau semakin pesat. Bahan konstruksi yang memiliki durability lebih lama serta perawatan yang mudah menjadi pertimbangan utama hal ini tentu sangat terkait dengan ketersedian anggaran pemerintah daerah. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir mengalami defisit anggaran Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gradasi a…