Pelayanan publik merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Realitanya masyarakat masih kerap membentur hambatan birokrasi, diskriminasi, hingga penundaan berlarut. Urgensi pengawasan ini tercermin dari beban kerja Ombudsman RI yang menangani lebih dari 26.000 pengaduan pada tahun 2023, di mana laporan masyarakat mencapai lebih dari seperempat total aduan dengan ti…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang berlandaskan pada fleksibelitas, kolaboratif, responsivitas, dan juga kemampuan beradaptasi pada perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip agile ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan …
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat pemberdayaan melalui partisipasi mereka dalam pengawasan akan memastikan pelaksanaannya mewujudkan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi dan nepotisme. Ombudsman sebagai lembaga independent yang mengawasi di-harapkan tetap ada untuk cepat menuju…