Hak inisiatif legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instrumen fundamental dalam arsitektur otonomi daerah untuk menjamin bekerjanya mekanisme perimbangan kekuasaan. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2019-2023 menunjukkan anomali serius. Data menunjukkan agenda pembentukan peraturan daerah didominasi mutlak oleh inisiatif eksekutif (82,5%), sementa…
Meningkatnya volume kendaraan bermotor di kawasan perkotaan memunculkan persoalan pengelolaan perparkiran yang semakin kompleks, termasuk di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap juru pa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR di Univ…
Corporate Social Resposibility atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (prosedure) yang tepat dan profesional, terutama tanggung jawab sosial perusahaan internal dalam hal ini tanggung jawab te…
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum tirta Dumai bersemai Kota Dumai.. Adapun dasar Pengelolaan Air Bersih di Kota Dumai Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah Dumai Bersemai. dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih kota dumai, p…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…
Peraturan Desa (PerDes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi PerDes adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Meskipun fungsi PerDes sangat penting namun dalam implementasinya pembentukan PerDes di desa Jake belum sama sekali ada,…
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait Pelaksanaan pengelolaan barang…
Tingginya angka kasus covid-19 di Indonesia yang terus menerus naik membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru dalam menanggulangi kasus ini. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu PSBB. Namun, kebijakan yang ditetapkan pemerintah kota Pekanbaru dengan melakukan PSBB memberikan dampak besar bagi masyarakat yaitu di bidang kese…