Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah kompleks yang menjadi tantangan global. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual yang mendorong penerapan kebijakan pidana yang lebih tegas, yaitu pidana kebiri. Kebijakan ini memicu kontroversi terkait hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pidana terhadap pid…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk mengakses berbagai pelayanan publik, seperti pengurusan jual beli tanah, SIM, dan lainnya. Kebijakan yang bertujuan mempercepat cakupan kesehatan universal (UHC) ini menimbulkan persoalan krusial, karena mengubah hak …
Politik hukum merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Pada BAB II Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pendampingan melaksanakan tugasnya untuk melakukan…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…
Politik hukum tertinggi bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila tidak hanya berisi kaidah hukum benar-salah tetapi juga kaidah etika baik-buruk. Oleh karenanya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan etika tertinggi. Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis Pancasila, Indonesia tentunya harus terus melakukan pembang…