This study aims to determine the interaction and principal effects of Organic NPK and Gandasil-D on the growth and yield of mustard greens (Brassica juncea L.). This research was conducted at the Experimental Garden of the Faculty of Agriculture, Riau Islamic University, Pekanbaru City for two months, starting from December 2022 to January 2023. This research used a Completely Randomized Design…
Hak atas tanah adalah hak asasi manusia yang mendasar yang sangat penting bagi kebebasan, kehidupan, dan martabat seseorang. Negara, bagaimanapun berkewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh negara, meskipun hak-hak ini tidak dapat dicabut, dan terpaksa melakukannya demi kepentingan individu lain, komunitas, dan negara lain. Konflik tanah tidak dapat dihindari oleh siapa pun di zaman modern in…
Adanya pembangunan turap yang tujuannya untuk mencegah terjadinya abrasi terlalu parah oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Patai Desa Mekong Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan limbah domestik dari TPS Gogok ke Pantai Desa Mekong Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah yang ada, melainkan masalah baru yaitu akibat limbah domestic terse…
Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 dan yang terbaru Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018. Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain…
Land sale and purchase transactions according to Government Regulation Number 24 of 1997 have been carried out before the PPAT. In Telayap Village, Pelalawan District, there are still land sale and purchase transactions that are not based on existing land regulations. Many people carry out land buying and selling transactions in the presence of the village head. The problem in this study is tha…
Alternatif Penyelesaian sengketa tanah ini ada mediasi, konsiliasi, negoisasi yang mana dengan cara mediasi ini sudah di atur dalam aturan yang menjadi kewenang dalam menyelesaikan mediasi ini badan pertanahan nasional (BPN) kenyataannya yang terjadi mediasi tersebut gagal, masalah yang terkait pada penyelesaian dan faktor penghambat di kantor pertanahan kabupaten Kampar. Selain itu untuk menja…
Berdasarkan peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) yang mengatur pengelolaan lahan juga merupakan indikator untuk menilai kewenangan negara dalam penguasaan lahan. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 menegaskan bahwa hak negara atas tanah mencakup semua aspek, termasuk tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam di dalamnya, yang dianggap sebagai b…
Penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi masalah yang semakin kompleks, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang RAD-PPM telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Aktivitas penambangan yang menggunakan merkuri secara ilegal ma…
Penegakan hukum pidana merupakan keseluruhan kegiatan dari para aparat penegak hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Warga Negara sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta pertangungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya dan demi tegaknya hukum, keadilan serta tercapainya kepastian hukum yang sesuai dengan undang-undang. Pencurian dengan pembertan di Wilayah Hukum Pols…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan permasalahan yaitu objek pengadaan tanah tumpang tindih kepemilikan dan harus diselesaikan ditahun 2023. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam hal ini memiliki kewenangan yang diharapkan mampu untuk memfasilitasi dan …