Penelitian ini mengkaji pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh kantor wilayah kemerntrian hukum dan hak asasi manusia riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi riau hanya kabupaten kepualauan meranti saja yang aktif melakukan pengharmonisasian dengan melibatkan Kanwilkumham Riau. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut penulis s…
Kewenangan PPNS Keimigrasian secara jelas tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Secara spesifik ketentuan mengenai tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peny…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional.…
Penelitian ini mengkaji pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh kantor wilayah kemerntrian hukum dan hak asasi manusia riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi riau hanya kabupaten kepualauan meranti saja yang aktif melakukan pengharmonisasian dengan melibatkan Kanwilkumham Riau. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut penulis s…
Perpajakan merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar dinegara indonesia, dengan kualitas pelayanan yang buruk, tentu hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelayanan yang akan dirasakan oleh masyarakat, salah satu nya yang perlu diperhatikan proses pengantrian untuk pembayaran yang memakan waktu yang lama dan keterbatasan untuk mendapatkan informasi yang seluas-luas…
Perjanjian hutang salah satunya dapat ditemui dimasyarakat yaitu perjanjiannya hutang piutang termasuk kedalamnya yaitu perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam yang menimbulkan hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang berlabuh pada perjanjian utang piutang dimana kreditur memberikan sejumlah pinjaman uang kepada debitur sang peminjam uang dan debitur wajib membayarkan pinjaman u…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya tata kelola bantuan keuangan partai politik dalam mengelola dan memanfatkan bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah. Bantuan keuangan partai politik pemanfaatannya tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat pengelola partai politik dan tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2011. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanak…
Pelayanan yang kompeten yang diberikan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kedisiplinan penduduk dapat mendukung pengaturan administrasi kependudukan dengan baik, khususnya warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat selalu menghendaki pelayanan publik yang baik, namun keadaan yang sering terjadi tidak sesuai dengan harapan karena masih banyak masyarakat Kabupat…
Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal baru, karena proses pemindahan ibu kota negara telah berlangsung sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya salah satu permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan yang selama ini terja diantara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, adanya momentum pemindahan Ibu kota dianggap sebagai …
Keberadaan tenaga kerja asing merupakan salah satu yang mendatangkan modal sebagai investor dan tenaga terampil, namun kedatangan tenaga kerja asing merupakan salah satu masalah utama di bidang ketenagakerjaan. Dari penyelewengan tempat tinggal. overstay. Untuk mengendalikan masalah delling, petugas imigrasi memiliki peran penting dalam penertiban, karena penertiban ini akan memberikan keamana…