Pemberian jaminan sosial terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial yang mana dalam hal ini perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan iuran jaminan sosial terhadap karyawannya sehingga menimbulkan perselisihan. Penelitian ini mencakup masalah pokok tentang bagaimana pelaksanaan jaminan sosia…
Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan para tenaga kerja di tuntut untuk dapat menggunakan alat-alat teknologi baru, karena semakin canggih alat tersebut maka efisiensinya akan semakin tinggi dan dapat menguntungkan perusahaan. Namun dalam kenyataanya penggunakan alat teknologi juga dapat juga menimbulkan dampak buruk bagi pekerja atau bahkan bagi perusahaan sehingga sering …
Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Stasiur Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ranti Mulya Mandiri Kec.Kelayang Kab. Indragiri Hulu, mash kurangnya perhatian serta kepedulian dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pekerja melaksanakan pekerjaannya tidak menggunakan alat pelindung dir…
Perlindungan hukum terhadap jam kerja lembur merupakan hak setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi jam operasional yang ditetapkan. Namun, dalam kasus yang terjadi di salah satu perusahaan Indomaret …
Tenaga kerja sangat mempengaruhi pada kemajuan perusahaan, kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas serta kesejahteraan perusahaan diberdayakan sehingga perusahaan mampu bersaing dalam eraglobal, dalam pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembagunan. Tenaga ker…
Pegawai tidak tetap di Dinas pemerintah mendapatkan gaji tidak sesuai dengan waktu bekerjanya, selain gaji hak cuti tahunan juga tidak di dapatkan oleh Pekerja Tidak Tetap, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri Hak Normatif yang harus di terima oleh Pekerja tidak tetap ialah Mendapatkan Gaji yang sesuai dengan Waktu bekerja, dan juga Hak mendapatkan cuti tahunan yang telah …
Di Indonesia perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan para pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan karena menyangkut hak dan kewajiban para pelaku usaha dengan konsumen, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen pada kontrak …
Penelitian ini menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial yang kompleks di kawasan Kota Pekanbaru. Fenomena anak jalanan menjadi isu yang mendesak agar segera dapat terselesaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanb…
ABSTRAK Pemenuhan hak pekerja di PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha Pekanbaru ialah pemberian kompensasi, yang dimana adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pihak pertama mengenai kompensasi harian akan tetapi kompensasi tersebut terkadang terlambat dibayarkan, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu I…
PHK menyebabkan seseorang berakhirnya mata pencahariannya dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, dalam tindak PHK banyaknya perusahaan yang tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban si pekerja ketika melakukan PHK dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu UndangUndang Ketenagakerjaan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum terhadap perlindungan kar…