Perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian yang diciptakan dan dilaksanakan oleh para pihak yang dinamakan pihak penjual dan pihak pembeli. Pada perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki sebuah hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan memiliki hak menerima pembayaran harga dari pembeli. Pembeli memilik…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memilih bentuk badan hukum Perusahaan Perseorangan dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil …
Ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur hak konsumen dan pelaku usaha, sedangkan Pasal 6 dan 7 mengatur kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah perusahaan-perusahaan di kota Pekanbaru yang b…
Diawali dengan adanya transaksi jual beli Tanah yang menggunakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) yang dibuat oleh notaris. Perjanjian pengikatan Jual Beli berada dalam ranah Hukum Perdata dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun mengikat ternyata Perjanjian Jual Beli sendiri masih terdapat celah untuk diingkari dan diabaik…
Pada dasarnya keberadaan tanda tangan elektronik sudah digunakan saat perangkat komputer dan handphone mulai banyak digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh di indonesia. Kondisi tersebutlah yang memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik termasuk dalam perjanjian kredit diperbankan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor…
Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN)…
Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi daring, termasuk jual beli akun game online seperti Genshin Impact. Transaksi ini marak terjadi di platform media sosial, khususnya Facebook, yang secara struktural tidak dirancang sebagai marketplace resmi. Fenomena ini membuka ruang bagi berbagai risiko hukum dan ekonomi, termasuk potensi penipuan dan ketiadaan…
ABSTRAK Kontrak elektronik ini umumnya melibatkan komunikasi elektronik, kontrak tersebut memenuhi persyaratan hukum kontrak Pasal 1320 KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Sejak kontrak ditandatangani, terutama melalui media internet, para pihak tidak secara langsung atau tatap muka. Akibatnya, banyak permasalahan …
Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan platform layanan pesan-antar makanan seperti GrabFood, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi ribuan mitra driver. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius berupa praktik orderan fiktif yang merugikan driver secara materiil maupun non-materiil. Kerugian ini, mulai dari biaya pembelian makanan hingga tekana…
Dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang, terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati dan diikuti bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang menyebabkan kewajiban yang telah ditentukan tidak dipenuhi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berdasarkan wanprestasi yang dilakukannya. Fenomena yang …