Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten I…

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019, fenomena dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala desa dilakukan secara manual dan elektronik dimana pada hasil dari pemilihan secara elektronik lebih rendah persentasenya dibandingkan dengan cara manual padahal secara teori dan filosofi pemilihan secara elektronik lebih b…

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPARAS…

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan, dari model sentralistik di era Orde Baru ke arah demokratisasi di era Reformasi. Pada masa Orde Baru, Pilkada dilakukan oleh DPRD dengan dominasi intervensi pusat, di mana restu dari pemerintah pusat menjadi penentu utama. Sebaliknya, pada masa Orde Reformasi, Pilkada dilakukan secara lan…

POLITIK HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR OL…

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERA…

Salah satu yang menjadi penghambat ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis khususnya Lapangan Tugu Bengkalis ialah masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Polisi Pam…

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2…

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi di Indonesia (The Guardian Of Constitution). MK berfungsi memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan Pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagai penafsir konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Salah satu…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA D…

Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pekan Tebih Kecamatan Ke…

Edition

-

ISBN/ISSN

191010080

Collation

i, 88 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 307.72 Afn f

Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Reformasi

The issue of regional representative institutions, often called DPRDs, is one of the aspects regulated in the legislation governing regional government. Post-reform legislation (Law No. 22 of 1999, Law No. 32 of 2004, and Law No. 23 of 2014) regulates the position of DPRDs. These laws and regulations regulate the position of DPRDs.The problem in this research is How is the Position of the R…

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. MK memiliki empat kewenangan utama, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, peran MK menghadapi tantangan serius, seperti yang terjadi dalam kasus Ketua MK Anwar Usman, yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pelangga…

Hilangnya Unsur Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tinda…

Undang-undang Tipikor dikesampingkan STR Bareskrim, disini menurut penulis bukan mengenyampingkan Undang-undang, akan tetapi apabila kerugian keuangan negara dikembalikan maka tindak pidananya akan dihentikan ditingkat penyelidikan. Dengan adanya STR tersebut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara bisa menghentikan penyidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahu…