Kebijakan formulasi pada suatu undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dengan melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan masa-masa yang akan datang dengan melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap kekosongan hukum atas perlindungan korban tindak pidana, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum. Maraknya Lembaga Jasa Ke…
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang dari sabang sampai merauke serta negara Indoensia memiliki berbagai macam suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar baik di kota maupun di desa. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat antara hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti adagium ibi ius ibu societas yan…
Dengan melemahnya perekonomian dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, mengakibatkan banyak kejahatan pidana salah satunya tindak pidana perdagangan orang (Yang selanjutnya disebut TPPO). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memberikan landasan hukum formil dan materil. Sinergitas antara lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan agar …
Children are special legal subjects, whose rights are protected and regulated in special laws and regulations. The role of witnesses in every criminal trial is very important because witness statements can influence and determine the tendency of the judge's decision. Therefore, witnesses should be given legal protection because in disclosing a criminal act the witness consciously takes a risk i…
In developing countries, for example Indonesia, there is still little awareness of orderly traffic on the roads, so we always find road users who commit violations, especially road users who use both four-wheeled and twowheeled vehicles, we can find two-wheeled drivers who do not use helmets, going against the direction, cars running through red lights, even public transportation stopping and s…
The government in this case plays an important role in combating and dealing with the drug problem. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics was enacted to stop, eradicate the abuse and illicit circulation of narcotics. As part of the government's efforts to combat narcotics crimes, the public is asked by the government to report to the police and the National Narcotics Agency (BNN) if they k…
The country's development is hampered by the increasing problem of smuggling. The increase in smuggling incidents is believed to be influenced by various reasons, such as the vast archipelago area which has many ports of entry and exit that require monitoring, the desire to obtain natural resources from foreign countries, and the rise of smuggling methods. The increase in criminal cases of lobs…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Latar belakang masalah penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam kasus narkotika, yang menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tida…
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik yang merupakan bagian dalam kegiatan penyidikan sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan di persidangan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusaka…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa pecandu narkotika wajib tidak di penjara melainkan di hukum rehabilitasi karena UU narkotika menjamin pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Dekriminalisasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penegak hukum. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika m…