Kesantunan Berbahasa Berbasis Gender dalam Interaksi Pekerja di Dankopi.idn: Kajian Sosiopragmatik Dalam interaksi pekerja Dankopi.idn masih sering tidak sesuai dengan harapan, masih banyak yang tidak mampu menggunakan tuturan dengan bahasa yang santun. Hal itu disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena perbedaan gender. Perbedaan gender mengakibatkan tuturan laki-laki dan perempuan…
Tujuan utama penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 11 orang dengan Kepala Bappeda sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian…
Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) adalah Pengiriman Pejabat Struktural Eselon III Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Luar Daerah Provinsi Riau untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada eselon jabatan yang bersangkutan. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) diikuti oleh pejabat struktural eselon III atau pejabat eselon III yang sudah meme…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan pelaksanan akuntabilitas dan transparansi penatausahaan barang milik daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) di Provinsi Riau.. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi penatausahaan barang milik daerah, yang terdiri dari enam indikator yaitu: Pembuatan Keputusan, Sosialisasi Kebijakan,…
Penelitian ini bertujuan untuk Mengenalisis dan Menjelaskan peran dinas koperasi usaha mikro kecil menengah dalam melaksanakan kebijakan bantuan UMKM Covid 19 di Kota Pekanbaru serta apa saja hambatan dinas koperasi usaha mikro kecil menengah dalam melaksanakan kebijakan bantuan UMKM Covid 19 di Kota Pekanbaru. Variabel penelitian ini adalah Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijakan Bantuan…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa pecandu narkotika wajib tidak di penjara melainkan di hukum rehabilitasi karena UU narkotika menjamin pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Dekriminalisasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penegak hukum. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika m…
Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanwinkum Riau. Dimana hukuman tersebut didasari adanya sebuah pelanggaran jabatan, penyalagunaan kewenangan hingga yang terlibat langsung dalam modus tindak pidana seperti peredaran dan penggunaan narkotika. Dari fakta beberapa kasus tersebut juga tidak sedikit aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice juga didasarkan pada upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak berorientasi ke hukuman penjara saja, melainkan memuat prinsip restorative justice pula. Oleh karena itu, muncul wacana untuk menggunakan restorative justice melalui muatan KUHP, karena lebih mengutamakan adanya kesepakatan para…
Melalui prinsip progressive liberalization nya, GATS mengharuskan negara-negara anggota untuk secara bertahap mengurangi bahkan menghilangkan segala barriers yang tidak dipentingkan dalam perdagangan jasa termasuk pendidikan tinggi. Diliberasisasinya pendidikan tinggi, paling tidak akan menimbulkan dua permasalahan. Permasalahan pertama ialah kemampuan lembaga pendidikan tinggi Indonesia dengan…
Undnag-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sendiri adalah salah satu rutan yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Rutan tersebut memiliki kapasitas 128 tahanan, namun faktanya hingga saat ini b…