Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi orang-orang yang haknya tidak terpenuhi. Pemain bisnis yang membeli secara online dan menjual online tidak memenuhi metode pembayaran (tunai di mana pembayaran pajak) yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dan nilai tukar barang dan/atau layanan, dan hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai hak yang benar.…
Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi perusahaan pemberi kredit oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha UED-SP yang berkaitan dengan penyaluran dana UED-SP kemasyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pa…
Perjanjian terbentuk ketika ada kesepakatan yang terjalin antara dua pihak yang saling terikat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah, hal itu dapat dilakukan dengan perjanjian sewa antar pemilik rumah dan penyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat diwujudkan secara tidak tertulis maupun tertulis selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, ketika menerapkan perjanjian terkadang sala…
Perjanjian merupakan pondasi yang penting untuk menetapkan hak dan kewajiban serta mengikat secara sah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perjanjian juga merupakan aspek penting dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU menjajaki berbagai sektor salah satunya sektor air minum. Pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadikan awal mula adanya suatu hubungan hukum a…
Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan membentuk sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan akses terhadap informasi yang benar. Dalam undang-undang tersebut juga telah dipaparkan pengertian dari konsumen yaitu “setiap orang pemakai…
Perlindungan konsumen di Indonesia telah berkembang melalui pengaturan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak konsumen, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, dan mendorong kesejahteraan sosial. Fokus perlindungan konsumen meliputi aspek transparansi informasi, pengawasan produk, serta pen…
Bekerja untuk negara sebagai pegawai berarti bekerja untuk orang lain ini dapat termasuk bekerja pada pemberi kerja atau orang lain yang disebut sebagai pekerja, dan menerima kompensasi yang layak. Akibatnya, upah juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan karyawan. Hukum hubungan kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban peke…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupa…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum mem…
Kegiatan kredit ditengah masyarakat berkembang dengan pesat. Pola pemberian kredit oleh Lembaga Keuangan kepada masyarakat menjelma dalam berbagai macam bentuk Dalam prakteknya kegiatan kredit selalu menimbulkan masalah hukum baru karena aturan hukum yang mengatur tentang kredit masih bersifat parsial sehingga menimbulkan disharmonisasi antara aturan yang satu dengan yang lainnya. Penulis merum…