Filter by
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Perusahaan Menge…
Peraturan tentang perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, salah satu bentuk perjanjian kerja adalah Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PT. Asia Petrocom Services merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan pekerjannya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perusahaan ini bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). yang dimana me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021033
- Collation
- i, 122 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 And a
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pt.r…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT.RIAU ABADI SENTOSA ( STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 2 K/PDT.SUS-PHI/2023 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 8/PDT.SUS-PHI/2022/PN PBR
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021047
- Collation
- i, 112 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Jag p
Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keten…
Guru honorer seharusnya mendapatkan title kepegawaian yang jelas bukannya yang terjadi sekarang guru honorer malah memiliki status kepegawaian yang kurang jelas, dikarenakan oleh waktu kontrak yang ditetapkan, jika kontraknya selesai, maka seorang guru honorer akan diberhentikan dari status kepegawaiannya. Dalam status kepegawaian, profesi guru dibagi dua, (1) guru tetap dan, (2) guru tidak tet…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 131010154
- Collation
- 90 Hlm.; 29 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-undang Nomor
Implementasi Perlindungan Upah Pekerja Berdasarkan Pp No. 36 Tahun 2021 Tenta…
Sistem perlindungan upah pekerja sangat penting bagi para pekerja Sistem perlindungan pekerja dengan memberikan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan. Penerapan upah merupakan masalah yang sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang bertujuan bahwa kebijakan pengupahan ditujukan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peker…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022113
- Collation
- i, 109 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 343.09 Vib i
Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan I…
Pemutusan hubungan kerja seringkali menyulut konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, dan bentuk-bentuk perselisihan lainnya hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial salah satunya dengan non litigasi yaitu mediasi. Perkara yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau medias…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- i, 89 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 352.9 Eka e
Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Driver Gojek Pada Pt.goto G…
PT. GoTo Gojek Tokopedia harus mengelola Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para drivernya dengan baik, driver sebagai salah satu ujung tombak perusahaan dalam menjalankan beberapa produknya, driver sangat beresiko mengalami kecelakaan kerja, dengan adanya resiko tersebut PT. GoTo Gojek Tokopedia harus melakukan manajemen dalam aspek Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik sesuai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010279
- Collation
- 102 Hlm.; 29 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.02 Ari p
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungankerja B…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada periode 2023-2024. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK tanpa alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022183
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Rekonstruksi Regulasi Hukum Terkait Kewajiban Perusahaan Perkebunan Dalam Re…
Pengaturan regulasi hukum terkait kewajiban perusahaan perkebunan baik regulasi hukum perkebunan, maupun regulasi hukum pertanahan tidak memuat prinsip Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah, karena kewajiban perusahaan pemilik IUP-B, IUP, HGU, yang semula berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh peru…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211031011
- Collation
- i, 310 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pelaksanaan Asas Perjanjian Kerja Antara Tenaga Kerja Harian Lepas Dengan Din…
Pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap Tenaga Harian Lepas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau didasari Surat Perintah Kerja (SPK) bukan dalam bentuk perjanjian Kerja Status kontrak dan juga aturan-aturan yang mengatur THL tidak jelas menyebabkan Perlindungan hukum terhadap THL menjadi tidak jelas. Jika terjadi sengketa juga akan timbul masalah ke pengadilan dimana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181021001
- Collation
- i, 107 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Mon p
Implementasi Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gudang Pupuk Antara Cv. Ria…
Perjanjian pemborongan bangunan sama dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat konsesuil yaitu perjanjian yang lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak pada saat mereka mengadakan perjanjian sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum. Dalam pelaksanaannya perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh para pihak ini, terdapat beberapa permasalahan mengenai wanprestasi dalam jangka wakt…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181021006
- Collation
- i, 115 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.5 Yos i
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography