Filter by
Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Persyaratan Batas Usia Ca…
Tesis ini mengkaji tentang Perbandingan Putusan MK tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam pengujian terhadap ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana anlalisis perbandingan pultulsanl hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, N…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021036
- Collation
- 128 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Ind P
Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Melakukan Judicial Review Di Mahkama…
Judicial review merupakan mekanisme hukum yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, muncul pertanyaan tentang kedudukan hukum warga negara asing (WNA) dalam melakukan judicial r…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022217
- Collation
- 130 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.48 Sum K
Rekonstruksi Kodifikasi Antara Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang Berlaku …
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022186
- Collation
- 137 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Del R
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENGATUR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN RA…
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui collaborative governance dalam upaya mengatur pernikahan dini atau usia dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabuapeten Rokan Hulu. Dengan masih ditemukan masih adanya praktik pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu mendorong pemerintah untuk melakukan upaya bersama atau berkolaborasi guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 237321009
- Collation
- ix, 90 hlm.; 30 x 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERKAIT …
Pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217321025
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KINERJA PEGAWAI BAGIAN PROTOKOL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DALAM PELAKSANAAN …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan dalam melakukan pelayanan kegiatanpimpinan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan apa saja hambatanhambatan kinerja dalam melakukan pelayanan kegiatan pimpinan daerah diSekretariat Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan pendekatan studi kasus sebagai s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217121022
- Collation
- i, 159 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Publik 658.306
POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN KEPESERTAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PELAYANAN PUBLIK D…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk mengakses berbagai pelayanan publik, seperti pengurusan jual beli tanah, SIM, dan lainnya. Kebijakan yang bertujuan mempercepat cakupan kesehatan universal (UHC) ini menimbulkan persoalan krusial, karena mengubah hak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021044
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daera…
Penelitian ini tentang Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022. Salah satu substansi dari isi APBD adalah pembangunan infrastruktur. Pengawasan terhadap pembangunan akan berjalan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207322121
- Collation
- 103 hlm, 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Administrasi 352.48
Implementasi Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bio…
Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan Sekretaris Daerah seb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217321023
- Collation
- v, 163 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Meritokrasi dalam Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Dilingkungan Peme…
Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis Meritokrasi Dalam Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan Sekretaris Daerah sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data menggunakan Analysis Interactive Model…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207322089
- Collation
- iii, 140 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography