ABSTRAK Negara wajib menjunjung tinggi dan membangun hukum tanpa terkecuali. Salah satunya adalah menjunjung tinggi terkait hukum pidana dan hukum acara pidana UU Peristiwa Pidana dalam KUHAP sendiri menetapkan aturan yang sangat seragam untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Amar no. Pada tanggal 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuan baru, …
Adanya Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan undang-undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam lingkungan masyarakat senjata api yang tidak memiliki izin yang sah secara hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Agar dalam pelaksaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi dengan para penegak hukum, tujuan dari peneliti…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…
Dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan perkembangan generasi muda dan anak-anak karena dampak Cyberporn sangat merusak perkembangan mental anak-anak tersebut. Internet dan teknologi pada saat ini banyak memberikan kemudahan terhadap kinerja manusia di zaman modern saat ini, namun ada beberapa pengguna atau user yang menggunakan internet untuk mengakses hal-hal yang terdapat unsur Cyberporn.…
Perjudian merupakan tindak pidana yang berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan dilarang oleh hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital, perjudian semakin mudah diakses melalui media online dan sulit diawasi, yang menyebabkan peningkatan jumlah pelaku dan dampak buruk terhadap masyarakat, seperti kerugian finansial, ketergantungan, dan gangguan psikologis. Selain itu, praktik ini sering…
Perjudian merupakan tindak pidana yang berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan dilarang oleh hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital, perjudian semakin mudah diakses melalui media online dan sulit diawasi, yang menyebabkan peningkatan jumlah pelaku dan dampak buruk terhadap masyarakat, seperti kerugian finansial, ketergantungan, dan gangguan psikologis. Selain itu, praktik ini sering…
Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencabulan anak dibawah umur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pid…
Kegiatan judi online telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk memberantasnya dengan memblokir situs-situs yang berhungan dengan kegiatan yang merugikan masyarakat, dengan tujuan agar kegiatan perjudian online dapat di minimalisir sedini mungkin, namun mentalitas instan yang ada pada diri sebagian besar masyarakat, sehingga judi online ini sangat sukar diberantas. Berdasarkan la…
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi landasan para Hakim dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika. Salah satu alasan dikeluarkan SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahguna narkotika yang semakin m…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…