Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “c. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradila…
Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas disebabkan beberapa faktor interpretasi hukum yang berbeda, pertimbangan keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta subjekti…
Kejaksaan Agung telah memperkenalkan program yang merupakan alternatif dalam penyelesaian masalah dalam suatu perkara, yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Dalam setiap kasus, jaksa harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan dari hukuman atau tindakan hukum yang diberikan. Berdasarkan masalah pokok penelitian, Ba…
Negara hukum adalah negara yang bertumpu dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar atas segala tindakan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah bidang perkawinan. Perkawinan adalah menjadi sebab adanya hubungan kewarisan. Suatu perkawinan di…
Narcotics confiscated objects that have received status determination and have been decided by courts that have permanent legal force are still very much not immediately destroyed but stored first. Because they were not immediately destroyed, the narcotic confiscated objects were stored in the State confiscated objects storage house. This risks irregularities where the confiscated goods can be …
ABSTRAK Tindak pidana penganiayaan termasuk kedalam kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa membuat korban mendapatkan berbagai macam penderitaan yang menimpa fisik korban serta kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. akan tetapi adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dar…
Research on Decision No. 54/Pid.B/2015/PN Dgl jo No. 2317 K/Pid.Sus/2015 shows the disparity in criminal decisions on the seizure of evidence in forestry crimes. The court of first instance returned the evidence to its owner, while the court of cassation seized the evidence for the state. the Panel of Judges at the cassation level acted in accordance with the Explanation of Article 16 of Law No…
Supreme Court Regulations (Perma) regulate mediation (diversion) for children in conflict with the law. As much as possible, children do not face criminal proceedings in order to save the child's future. Perma number 4 of 2014 is a guide to the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Article 7 of the Law states that at the level of investigation, pr…
The issue of the death penalty phenomenon in Indonesia is always an interesting topic for discussion. The presence of two opposing groups, namely the first group who want to maintain the existence of the death penalty (retensionists) and the second group who want to abolish the death penalty (abolitionists). The two groups never found a middle ground that could provide a solution and end t…
Tindak pidana penyelundupan merupakan suatu tindak pidana khusus yang merusak perekonomian negara dan keamanan serta kebersihan yang ada di negara tersebut. Terlebih lagi dapat merugikan industri pasar lokal yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sepatu bekas impor di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) …