ABSTRAK Negara wajib menjunjung tinggi dan membangun hukum tanpa terkecuali. Salah satunya adalah menjunjung tinggi terkait hukum pidana dan hukum acara pidana UU Peristiwa Pidana dalam KUHAP sendiri menetapkan aturan yang sangat seragam untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Amar no. Pada tanggal 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuan baru, …
Adanya Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan undang-undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam lingkungan masyarakat senjata api yang tidak memiliki izin yang sah secara hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Agar dalam pelaksaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi dengan para penegak hukum, tujuan dari peneliti…
Kegiatan judi online telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk memberantasnya dengan memblokir situs-situs yang berhungan dengan kegiatan yang merugikan masyarakat, dengan tujuan agar kegiatan perjudian online dapat di minimalisir sedini mungkin, namun mentalitas instan yang ada pada diri sebagian besar masyarakat, sehingga judi online ini sangat sukar diberantas. Berdasarkan la…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…
Setiap profesi memiliki tangung jawab terhadap profesinya, termasuk didalamnya profesi advokat. tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggungjawab profesi menjadi penting ketika banyak seorang profesional tidak bertanggungjawab terhadap profesinya.Begitu pula dengan profesi advokat. Advokat adalah orang…
Modus operandi penyelundupan manusia tidak terlepas dengan masalah demand (permintaan) dan supplay ( pembayaran). Para penyelundup akan memfasilitasi mereka yang mampu membayar, kemundian mencarikan perantara lalu nakhoda kapal serta orang yang membuuatkan dokumen palsu jika diperlukan. Dalam penegakan hukum terdap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia masih diperlukan kordinasi yang jelas…
Permasalahan yang kerap timbul pada negara hukum ialah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya ialah narkotika. Narkotika menjadi bahan permasalahan yang semakin sulit dihadapi oleh banyak negara. Pada penelitian ini lebih ditekankan kepada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu oleh Polres Kota Dumai yang mana masih mengalami peningkatan kasus …
Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnnya pengguna jalan yang lain. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untu…
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Pada penelitian ini lebih ditekankan kepada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, serta hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum.…
Pertambangan emas tanpa izin atau ilegal merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Diwilayah hukum Polsek Peranap, aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini masih marak terjadi, Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegiatan pertambangan emas tanpa izin, kegiatan yang dilakukan para pekerja tamb…