Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan peraturan, perencanaan pembangunan daerah, dan tujuan yang telah ditetapkan. Na…
Pelaksanaan fungsi DPRD terhadap APBD sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan, penggunaan, dan pengawasan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. DPRD bertugas mengontrol agar dana publik digunakan secara efisien, tepat sasaran, serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Ka…
Akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan yang krusial dalam proses ini, terutama terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (…
PENGAWASAN DPRD PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2024 ABSTRAK Nadya Rahmadhani Penelitian ini untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan DPRD Provinsi Riau Dalam Pengelolaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024. Indikator menggunakan Teori Siagian, Pengawasan meliputi: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif …
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Pengelolaan APBDes yang seharusnya dilaksanakan dengan transparan terkadang kurang dipahami oleh aparat Pemerintahan Desa, sebab dalam implementasinya, transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat belum dijalankan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, apa saja faktor penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan peng…
mengetahui Penyusunan APBDes di Desa Parit Teratak Air Hitam pada tahun 2023. Metode analisis data yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti dan mengetahui tentang proses penyusunan APBDes. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sementara sumber data sekunder diperol…
Penelitian dilakukan di Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Maksud penelitian ini adalah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparan…
ABSTRAK Desa Kepenuhan Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna agar memahami kesesuaian akuntansi yang diterapkan didalam Pemerintahan Desa Kepenuhan Hu…
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH: Ficky Andrian 195110681 (Dibawah Bimbingan: Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec., Dev) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lapor…