Meningkatnya aktivitas perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat membawa konsekuensi berupa risiko kredit macet yang dapat mengancam kesehatan lembaga keuangan. PT. BPR Arsham Sejahtera di Kota Pekanbaru sebagai salah satu BPR yang aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Dalam Upaya penyelesaian kredit macet, bank menerapkan mekanisme eksekusi Hak Ta…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.Mengidentifikasi bentuk pengaturan Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan jika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengump…
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemenang lelang. Meskipun pemenang telah memperoleh risalah lelang sebagai akta otentik yang menjadi dasar peralihan hak atas objek lelang, dalam praktik masih terdapat hambatan, seperti penguasaan objek oleh debitur, gugatan dari pihak ketiga, serta kendala administratif dalam p…
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang difasilitasi oleh perbankan, termasuk Bank BNI, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian . Dalam praktiknya, perjanjian KPR selalu diikat dengan jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memberikan hak preferen kepada bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap obj…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Perlindungan hukum ialah suatu sarana atau upaya untuk menciptakan ketenangan, ketentreman dan ketertiban, maka dengan adanya perlindungan suatu hubungan antar individu atau masyarakat dengan yang lainnya dapat terjaga agar terhindar dari adanya sengketa dan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap kreditur atas objek hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No 4 …
Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminkan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminkan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan ke…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) adalah peta yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengidentifikasi areal yang menjadi fokus penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, PIPPIB diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019, tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Ala…
Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan NOMOR: 213/PMK.06/2020 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ataulisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersam…