Permasalahan pertanahan di Indonesia masih sering menimbulkan sengketa, khususnya terkait perbedaan kekuatan pembuktian antara Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menganggap SKGR sebagai bukti kepemilikan yang sah, meskipun secara hukum kedudukannya tidak setara dengan SHM yang diterbitkan melalui mekanisme pendaftaran t…
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik peradilan, perkara penggelapan dalam jabatan sering menimbulkan perbedaan dalam proses pembuktian maupun pertimbangan hukum hakim, sehingga perlu dilakukan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya penyalahgunaan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkotika jenis ekstasi tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam praktik peradilan pidana, pemb…
Maraknya tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengancam keselamatan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap dokumen resmi negara. SIM merupakan bukti legalitas dan kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Negar…
Pembuktian tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana perlu usaha agar meyakinkan hakim agar dapat menghukum pelaku secara proposional salah satunya tindak pidana penganiayaan berat yang sempat menggemparkan Indonesia adalah perkara nomor 297 / Pid.B / 2023 / PN Jkt.Sel yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan berat denga…
Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan ini timbul dari kesenjangan antara norma rehabilitasi bagi penyalahguna sebagaimana Pasal 54, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan praktik pidana penjara di pengadilan. Penelitian ini menganalisis proses pe…
Tindak pidana pemalsuan identitas dalam pelaksanaan perkawinan kedua tanpa izin istri sah merupakan permasalahan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan tersebut pada praktiknya seringkali dilakukan dengan memanipulasi data identitas atau status perkawinan agar perkawinan kedua dapat…
Tindak Pidana Perdagangan Orang / Human Trafficking merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun demikian, da…
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Berbagai jenis satwa endemik hidup di dalamnya dan banyak di antaranya memperoleh perlindungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu satwa tersebut adalah belangkas (Tachypleus gigas). Akan tetapi, keberadaan satwa tersebut kini semakin terancam akibat menin…
Penelitian ini mengkaji tentang pembuktian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan kerja, dengan fokus studi pada Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr. Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya kecelakaan kerja fatal di area PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menewaskan tiga orang pekerja akibat menghirup gas amonia di dalam tangki limbah (ruang terbatas), di ma…