Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia, khususnya pasca penghapusan presidential threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengacu pada bahan hukum primer (putusan MK, UUD 1945, UU Pemilu), seku…
Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, pemilihan umum adalah cara utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, juga dikenal sebagai ambang batas presiden, merupakan salah satu masalah yang terus diperdebatkan selama penyelenggaraan pemilihan presiden…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan 2024.Dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit…
Tesis ini mengkaji tentang Perbandingan Putusan MK tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam pengujian terhadap ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana anlalisis perbandingan pultulsanl hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, N…
Pemilihan presiden merupakan peristiwa non-ekonomi yang sangat penting bagi negara Indonesia. Diketahui bahwa informasi mengenai peristiwa ini memicu reaksi para investor di pasar saham Indonesia. Abnormal return dapat diakibatkan oleh perubahan proses pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh hal ini. Menganalisis respon dan variasi abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehari …
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini menggunakan …
Menurut Pasal 17 Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Kedudukan Wakil Menteri dalam sususan organisasi kementerian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan mengetahui Implikasi Hukum munculnya Jabatan Wakil Menteri pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Jenis Pendekatan yang diguna…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Teori yang digunakan adalah teori pengambilan keputusan oleh Graham T. Allison, khususnya model aktor rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penel…
Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya harus menjunjung tinggi konsep demokrasi yaitu memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dalam perkembangannya konsep demokrasi dan hak asasi manusia erat kaitannya dengan negara hukum. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), Salah satu pe…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…