Maraknya penayangan film secara ilegal yang dilakukan masyarakat khususnya di media sosial Tiktok masih harus perlu mendapatkan perhatian khusus, dan masyarakat tidak merasa jera dengan aturan hukum yang berlaku padahal hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebuah film. Rumusan Masalah dari penelitian ini Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa penayangan film …
Di Indonesia, regulasi hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta, hak terkait, dan hak terkait industri di Indonesia. Meski telah diatur oleh hukum, permasalahan terkait pelanggaran hak cipta terkait musik hingga s…
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, serta memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup dan keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu caranya adalah perkawinan. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, tidak selamanya pasangan suami istri terus harmonis dan tenteram, sehingga perceraian adalah jalan satu – satunya. Anak menjadi…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…
Pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan tersendiri karena banyaknya pendapat muncul dari mereka yang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati tersebut. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih mempertahankan pidana mati namun didalam peraturannya bukan termasuk pidana pokok lagi, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan…
PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) adalah peta yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengidentifikasi areal yang menjadi fokus penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, PIPPIB diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019, tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Ala…
Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil). Fenomena “serangan fajar” atau money politic dalam Pemilu menjadi perhatian serius karena dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarak…
Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menentukan bahwa pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dibagi sama rata antara mantan suami dan mantan istri kecuali adanya perjanjian kawin. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Twg, Perkara ini tanpa adanya perjanjian kawin sebelumnya, hakim memutuskan pembagian harta bersama 30% untuk mantan suami dan 70% untuk mantan istri, hal ini menarik unt…
Berdasarkan peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) yang mengatur pengelolaan lahan juga merupakan indikator untuk menilai kewenangan negara dalam penguasaan lahan. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 menegaskan bahwa hak negara atas tanah mencakup semua aspek, termasuk tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam di dalamnya, yang dianggap sebagai b…