Tindak pidana pengeroyokan telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pengeroyokan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tindak pidana pengeroyokan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian seriusn masyarakat serta aparat penegak hukum. Pelaku umu…
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya aktivitas penebangan liar yang berdampak serius terhadap kerusakan hutan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta potensi kerugian negara dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, p…
Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan proses krusial untuk menjaga integritas institusi pemerintah. Sebagai negara hukum (rechtstaat), proses ini tidak hanya mencakup tahap pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga melibatkan mekanisme administratif internal berupa pemeriksaan disipl…
Indonesia mengakui pluralisme hukum yang meliputi hukum adat, Islam, dan hukum nasional. Dalam masyarakat Batak Karo yang menganut sistem patrilineal, hak waris lebih diutamakan kepada anak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 yang menegaskan kesetaraan hak waris. Namun, praktik adat masih dominan sehingga menimbulkan ketidaksesuai…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari tanah ulayat dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru–Bangkinang di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, yang berujung pada Perkara Nomor 72/Pdt.g/PN-BKN/2024. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari proyek strategis nasional seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan negara dalam pengadaan…
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sendiri dikenal memiliki keberagaman suku dan bahasa, seperti suku Jawa, Minangkabau, Melayu, Batak, dan berbagai suku lainnya. Di antara keberagaman tersebut, masyarakat Batak diketahui masih mempertahankan adat istiadatnya secara kuat, terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Ba…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja. Oleh karena itu, pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil sesuai dengan ketentuan peratura…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya pemadaman listrik di Desa Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir, yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan, baik berupa terganggunya aktivitas sehari-hari maupun kerusakan peralatan elektronik. Hak pelanggan terhadap pelayanan yang baik serta kompensasi atas kerugian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 huruf h m…
Banyak warga negara asing (WNA) bekerja tanpa izin di Indonesia, termasuk di Pekanbaru, yang menyebabkan permasalahan hukum, ekonomi, dan sosial serta merugikan pekerja lokal. Praktik ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap izin tinggal yang ada. Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap regulasi keimigrasian serta perlunya pengawasan yang lebih baik untuk me…
Operasional manufaktur PT Industri Keluarga Sofian di kawasan permukiman Desa Pandau Jaya menghasilkan limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun berupa serpihan besi dan residu domestik. Tumpukan limbah tersebut secara nyata menyumbat drainase komunal serta memicu polusi suara yang merugikan kenyamanan masyarakat. Kondisi faktual ini menuntut perlindungan hak keperdataan warga terdampak guna menda…