Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah yang menuntut terselenggaranya proses pemilihan secara jujur, adil, dan berintegritas. Dalam setiap tahapan Pilkada, potensi terjadinya pelanggaran tetap ada, sehingga peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemil…
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan khusus karena anak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi an…
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Berbagai jenis satwa endemik hidup di dalamnya dan banyak di antaranya memperoleh perlindungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu satwa tersebut adalah belangkas (Tachypleus gigas). Akan tetapi, keberadaan satwa tersebut kini semakin terancam akibat menin…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius dan kompleks yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum nasional maupun internasional, tetapi juga merampas hak-hak dasar manusia seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan anak, hingga pengambilan organ tubuh. Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki…
Perkembangan usaha pergadaian di Indonesia semakin beragam, mulai dari gadai konvensional hingga gadai online. Untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai dasar hukum bagi perusahaan gadai swasta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat usaha gadai yang tidak berbadan hukum dan tidak…
Unit Simpan Pinjam (USP) mitra masyarakat merupakan salah satu unit layanan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tambusai Betuah Mandiri untuk memberikan layanan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana usaha. Namun banyak nasabah USP yang wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran tepat waktu, bahkan tidak membayar angsuran bulanan dalam jangka waktu lama. Rumusan masalah penelitian…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perjudian togel di masyarakat yang menimbulkan dampak negatif secara sosial dan ekonomi serta melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam perkara Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr merupakan tindak pidana perjudian tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum dalam permainan judi yang terjadi di Jl. Siak II kel. Lab…
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Penentuan kualifikasi perbuatan serta penerapan pasal yang tepat sangat bergantung pada fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pen…
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bentuk implementasi langsung dari hak konstusional warga negara sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan…