Perkembangan praktik pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan yang dilengkapi dengan jaminan fidusia.Salah satu isu yang sering muncul adalah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diberikan oleh kreditur untuk memastikan pelaksanaan pengadilan agar tidak berkahir pada kek…
Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Anak salah satu kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan yang bersifat negatif, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari berbag…
Tindak pidana penggelapan mobil merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam proses pembuktian maupun dalam upaya menemukan dan mengamankan barang bukti kendaraan yang tel…
Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya penggunaan fasilitas kredit, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance. Dalam praktiknya, penunggakan pembayaran angsuran sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika penagihan dilakukan oleh debt collector dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pen…
Tindak pidana pencurian kelapa sawit masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit belum berjalan optimal. Selain dipengaruhi faktor ekonomi pelaku, luasnya wilayah perkebunan dan lemahnya pengawasan juga menjadi penyebab meningkatnya kasus pencurian kelapa sawit. Pe…
Penelitian “Peran Pemerintah Kota Batam dalam Pelayanan dan Perlindungan Hak serta Kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui P4MI” menarik perhatian penulis karena mengungkap peran strategis Pemkot Batam di wilayah perbatasan sebagai pelindung PMI bernilai tinggi. Efektivitas P4MI belum dievaluasi komprehensif, sehingga studi ini krusial untuk mengukur kontribusinya dalam lindungi ha…
Permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan melibatkan pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan administrasi pe…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai kewajiban hukum perusahaan dalam mendukung penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Selain memenuhi aspek normatif, pelaksanaan TJSP juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. PT. Bank Nagari seba…
Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan nyata dalam praktik penegakan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Kondisi ini memunculkan problem hukum yang berkaitan dengan efektivit…
Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Siak, tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Siak menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan …