Pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melibatkan nilai agama, hukum negara, serta norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat Batak Toba, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan sistem keker…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Binawidya dari tahun ke tahun, yang menimbulkan kerugian materiil serta keresahan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah d…
Penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Nakotika Golongan 1 Bukan Tanaman di Wilayah Hukum Polsek Tanah merah, tanah merah ini meninjau kasus tindak pidana pengedar narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan narkotika yang sudah menembus seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari anak-anak hingga dewasa sampai de…
Partisipasi politik merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk bagi kaum disabilitas yang memiliki kedudukan setara sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak politik kaum disabilitas telah dilaksanakan secara i…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang pa- ling rentan dirugikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tua telah ber- akhir. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan (gap) antara aturan hukum yang ideal (d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait peran notaris sebagai pejabat umum yang…
Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas transportasi, khususnya penggunaan sepeda motor. Namun dalam praktiknya masih ditemukan peredaran dan penggunaan BBM yang tidak sesuai standar mutu, terutama BBM eceran yang dijual di pinggir jalan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan pada sepeda motor serta menyebabkan kerugi…
Hukum di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem hukum campuran meliputi hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat termasuk aspek perkawinan. Salah satu syarat pentingnya adalah batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menjamin kesiapan fisik, mental, dan so…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika telah dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, praktik penyalahgunaan narkotika masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polsek Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang merupakan kaw…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai kewajiban hukum perusahaan dalam mendukung penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Selain memenuhi aspek normatif, pelaksanaan TJSP juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. PT. Bank Nagari seba…