Filter by
Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Melakukan Judicial Review Di Mahkama…
Judicial review merupakan mekanisme hukum yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, muncul pertanyaan tentang kedudukan hukum warga negara asing (WNA) dalam melakukan judicial r…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022217
- Collation
- 130 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.48 Sum K
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/puu-xx/2022 Tentang Pen…
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) memohon untuk dilakukan uji materi Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pokok permohonan terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010164
- Collation
- i-129 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 306.25 Nur a
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-K/2012 TERHADAP HUTAN A…
Hutan adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama dalam hal mengelola sumber daya alam dan mempertahankan budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pijakan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022148
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mk No .19/PUU- IX/2011 Terhadap Pengujian uud NO 13 Tahun 20…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010417
- Collation
- ii, 103 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/puu/xiii/2015 Terhadap Pe…
Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenanga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari praktik-praktik yang bertent…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010487
- Collation
- iv-87 Hlm. 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.598 Rim t
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/phpu/pres.xxi/2…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010110
- Collation
- i, 176 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislato…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010560
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
POLITIK HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR OL…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022213
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Muh p
ANALISIS KONSTITUSIONAL ATAS IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM KETATANEGA…
Isu mengenai posisi dan implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan diskursus yang terus berkembang, terutama dalam konteks pencarian format hubungan ideal antara agama dan negara. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan negara agama. Namun di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022197
- Collation
- i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 And a
ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP SIST…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022195
- Collation
- i, 125 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 654.408 Rez a
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography