Filter by
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-K/2012 TERHADAP HUTAN A…
Hutan adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama dalam hal mengelola sumber daya alam dan mempertahankan budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pijakan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022148
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mk No .19/PUU- IX/2011 Terhadap Pengujian uud NO 13 Tahun 20…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010417
- Collation
- ii, 103 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/puu/xiii/2015 Terhadap Pe…
Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenanga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari praktik-praktik yang bertent…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010487
- Collation
- iv-87 Hlm. 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.598 Rim t
Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pen…
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa secara hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 151010497
- Collation
- I, 87 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 343.01 ifa t
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/phpu/pres.xxi/2…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010110
- Collation
- i, 176 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislato…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010560
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII…
Tahun 2024 merupakan tahun politik. Sebagai imbas dari penyelenggaraan pemilu serentak, maka banyak gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan umum. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau cukup menarik untuk dibahas, terdapat 7 Kabupaten/ Kota yang mengajukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dari ketujuh gugatan itu hanya ada satu gugatan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021096
- Collation
- i, 119 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 343.01 Das k
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL
Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021031
- Collation
- i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Muh a
Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga indenpendensi M…
Kemandirian kekuasaan peradilan dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan hakim tidak dapat dipisahkan dari pemecah perkara, profesi hakim adalah profesi yang terhormat karena kehadiran keadilan tidak bisa lepas dari hakim dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, Bagaimana Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Ko…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010004
- Collation
- i, 97 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Ahm p
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden-Calon…
Pengujian undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitiusi harus taat terhadap asasasas yang berlaku, salah satunya adalah Asas Nemo Judex in Causa Sua, merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitiusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indones…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021011
- Collation
- i, 90 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography